Menjaga Harmoni Masyarakat Pasca Pilkada
Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah sukses digelar pada Rabu, 27 November 2024, dan menjadi tonggak penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), beberapa kandidat diketahui unggul. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melalui tahapan rekapitulasi suara yang transparan dan akuntabel.Proses rekapitulasi suara menjadi tahapan krusial dalam Pilkada, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi, sebelum akhirnya disahkan di tingkat pusat. Transparansi dan akurasi dalam proses ini menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, KPU bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memastikan tidak ada kecurangan atau manipulasi data selama proses berlangsung. Pengawasan yang ketat tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, media, serta saksi dari setiap pasangan calon. Transparansi proses dapat ditingkatkan dengan menyiarkan langsung penghitungan suara di lokasi-lokasi strategis, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya rekapitulasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan potensi sengketa. Di sisi lain, masyarakat perlu menyikapi hasil Pilkada dengan bijaksana. Hasil hitung cepat, meskipun memberikan gambaran awal, bersifat prediktif dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap tenang dan menunggu hasil resmi. Kegaduhan akibat ketidakpuasan terhadap hasil hitung cepat hanya akan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Pilkada sering meninggalkan dampak berupa perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Oleh karena itu, menjaga harmoni sosial pasca-pilkada menjadi tantangan penting yang memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk para kandidat, pendukung, dan pemerintah. Upaya rekonsiliasi harus dikedepankan agar masyarakat kembali bersatu untuk membangun daerah masing-masing. Para kandidat memiliki peran sentral dalam menjaga ketenangan masyarakat. Kandidat yang unggul dalam hitung cepat diharapkan menahan diri untuk tidak mendeklarasikan kemenangan sebelum pengumuman resmi dari KPU. Di sisi lain, kandidat yang kalah diimbau untuk menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak memprovokasi pendukungnya menolak hasil pemilu secara sepihak. Pendidikan politik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat. Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Pilkada seharusnya menjadi ajang kompetisi sehat untuk mencari pemimpin terbaik, bukan pemicu konflik antarkelompok. Selain itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan juga harus bersiap mengantisipasi potensi kerusuhan. Pendekatan persuasif lebih diutamakan daripada tindakan represif dalam menjaga stabilitas. Upaya mediasi dan dialog di wilayah yang berpotensi konflik menjadi langkah strategis untuk meredam ketegangan. Bagi kandidat yang menang, tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada merealisasikan janji kampanye, tetapi juga menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat, termasuk yang tidak memilihnya. Kebijakan yang inklusif dan adil dapat membantu meredakan polarisasi. Sebaliknya, kandidat yang kalah diharapkan menerima kekalahan dengan sikap legawa. Kekalahan bukanlah akhir dari karier politik, melainkan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat basis politik di masa depan. Media sosial memainkan peran signifikan dalam penyebaran informasi terkait Pilkada. Namun, masyarakat perlu berhati-hati terhadap berita hoaks yang dapat memicu ketegangan. Literasi digital menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber terpercaya. Pijakan Strategis Pilkada 2024 tidak hanya menentukan pemimpin daerah, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam visi Indonesia Emas, pembangunan nasional bertumpu pada keberhasilan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemimpin daerah yang terpilih harus memiliki kapasitas, integritas, dan visi yang kuat untuk membawa daerahnya menuju kemajuan. Kepemimpinan daerah yang stabil dan aman memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Kamrussamad (2024), stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor utama yang mendukung kelancaran pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat, pemimpin daerah dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Inisiatif seperti musyawarah pembangunan desa (musrenbang) dapat menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah. Kolaborasi antardaerah juga memegang peranan strategis dalam mengatasi disparitas pembangunan. Pemimpin daerah perlu menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, seperti pengembangan kawasan metropolitan atau kawasan ekonomi khusus. Dengan kolaborasi yang baik, disparitas antardaerah dapat diminimalkan, sehingga pembangunan menjadi lebih merata. Keberhasilan pemimpin daerah dalam mencapai target Indonesia Emas sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kepemimpinan yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada hasil, visi Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan berdaya saing global bukan lagi sekadar impian, tetapi dapat menjadi kenyataan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sritex dan Fenomena Ancaman PHK Massal
Jakarta – Saat ini perekonomian Indonesia tengah dihadapkan kepada fenomena ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara nyata di berbagai sektor ekonomi. Kendati data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka terus menurun ke angka 4,91 persen (%) pada Agustus 2024, namun dampak ancaman PHK sangat terasa terutama di industri manufaktur. Salah satunya adalah pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Jawa Tengah. Sekitar 50 ribu karyawan Sritex terancam terkena PHK karena persoalan bahan baku sudah menipis. Sebagaimana dikeluhkan Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, bahan baku yang dimiliki Sritex hanya cukup untuk tiga minggu ke depan. Itu sebabnya, manajemen memutuskan untuk meliburkan ribuan karyawannya. Bahan baku yang akan masuk masih terkendala administrasi di tengah proses appraisal atau penghitungan nilai aset oleh kurator. Manajemen menyebut, jika proses itu belum juga selesai dalam waktu dekat, maka akan ada ancaman PHK bagi karyawan yang dirumahkan. Pailitnya Sritex sudah tentu menjadi pukulan berat terhadap dunia industri manufaktur kita. Apalagi Sritex sebagai salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kita pun patut mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Prabowo untuk membantu Sritex keluar dari jurang kepailitan dengan menugaskan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja. Ini bisa dikatakan sebagai langkah awal yang baik; namun jika gagal mengatasinya hanya akan mempersulit ruang gerak pemerintah dalam membenahi industri manufaktur dan perekonomian nasional ke depan, terutama dalam mengatasi ancaman PHK. Dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (satudata.kemnaker.go.id), jumlah tenaga kerja yang terkena PHK periode Januari – Oktober 2024 telah mencapai 63.947 orang. Sekalipun masih bersifat data sementara, namun angka ini naik 40,31% dibanding periode sama pada 2023 yang tercatat 45.576 orang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri terus memverifikasi data terkini karena jumlah itu adalah yang dilaporkan perusahaan ke Kemnaker. Barangkali fakta di lapangan bisa jadi lebih besar mengingat tidak semua perusahaan melaporkan PHK yang mereka lakukan. Selain itu, belum semua korban PHK mendapat manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Bukan Fenomena Biasa Perkembangan jumlah PHK yang kian masif tidak bisa dipandang hanya sebagai fenomena biasa dalam konteks makroekonomi. Ancaman PHK yang terjadi sekarang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti saat ini. Salah satu dampak secara langsung adalah penurunan daya beli. Ketika pekerja terkena PHK, mereka tak lagi memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kehilangan pekerjaannya. Pada akhirnya menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga. Tak heran bila kemudian muncul istilah ‘makan tabungan’ dan ‘makan utang’ bagi pekerja dan buruh yang masuk kelas menengah-bawah akibat pendapatan mereka tergerus. Hasil Survei Potret Kesejahteraan Karyawan Terdampak PHK yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional pada Agustus 2024, misalnya, menunjukkan bahwa penurunan pendapatan yang dialami oleh 97,35% responden setelah terkena PHK menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan. Adapun sebagian besar responden (80,85%) mempertimbangkan atau memulai usaha mandiri. Sementara itu, penggunaan pinjaman online sebagai solusi darurat oleh 37,50% responden mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dana tambahan. Untuk itu, pemerintah dalam mengatasi ancaman PHK ini dapat melakukan beberapa langkah, antara lain perlu mendorong terciptanya program-program jaring pengaman sosial yang lebih efektif bagi para pekerja yang terdampak PHK. Program bantuan sosial dan pelatihan vokasional bagi mereka yang kehilangan pekerjaan bisa membantu para pekerja beradaptasi dengan kondisi baru dan mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Pemberian insentif fiskal disertai revisi kebijakannya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan segera, sehingga industri nasional bisa tumbuh membaik. Apalagi, selama ini kebijakan impor barang menjadi ancaman bagi industri manufaktur nasional. Pada akhirnya, kita pun hanya bisa berharap sambil menunggu kepastian implementasi salah satu misi Asta Cita pemerintahan baru yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah PHK, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Syarat Selisih Suara Maksimal Jika Mau Gugat Hasil Pilkada ke MK
Jakarta – Sejumlah pasangan calon kepala daerah telah mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, berapa syarat selisih suara agar pasangan calon bisa mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK?Dilihat detikcom, Senin (9/12/2024), syarat selisih suara itu diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. UU tersebut menyatakan perselisihan hasil Pilkada harus diadili oleh badan peradilan khusus. Namun selama badan peradilan khusus itu belum terbentuk, maka perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir Pilkada diadili oleh Mahkamah Konstitusi. UU tersebut mengatur pasangan calon dapat mengajukan permohonan ke MK paling lama tiga hari kerja sejak penetapan hasil Pilkada diumumkan KPU setempat. Para paslon yang hendak mengajukan gugatan juga harus memenuhi syarat selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU Pilkada. Berikut isinya: (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota.
Bintang Oppenheimer Umumin Transmaskulin, Ganti Nama Jadi Nick Dumont
Jakarta – Emma Dumont yang jadi salah satu pemain dalam film Oppenheimer buat pengakuan tak terduga. Dia mengidentifikasi sebagai orang transmaskulin non-biner.Ia juga menyatakan bakal mengganti nama barunya. Pengumuman itu dibagikan lewat akun Instagram miliknya, tempat ia mengubah namanya menjadi Nick Dumont. “Nama akunnya tetap Emma Dumont, tapi mereka akan menggunakan nama Nick di depan teman dan keluarga,” katanya. Sampai saat ini, Emma belum kasih pernyataan terbuka kepada awak media. Tapi aktris berusia 30 tahun itu sudah memposting foto dirinya dengan potongan rambut pixie lewat akun Instagram sejak Mei lalu. Penampilan barunya juga diunggah lewat akun resminya dan penggemarnya sudah menduga akan perubahan Nick Dumont tersebut. Nick Dumont sebelumnya tampil bersama Cillian Murphy dalam film terlaris Christopher Nolan pada 2021, sebagai Jackie atau saudara ipar dari pemeran utama. Sebelumnya, ia pernah berakting dalam serial televisi Marvel The Gifted, Licorice Pizza karya Paul Thomas Anderson, dan Aquarius karya NBC yang dibintangi bersama David Duchovny.